ANTIBIOTIK….NGAWUR…

A : Well, sekarang zamannya buka-bukaan, bukan cuma dari kalangan selebriti yang bisa main buka-bukaan. Menurutku berikutnya yang perlu main buka-bukaan adalah dunia kesehatan Indonesia.

B : Kenapa demikian?

A :  Agar manusia Indonesia ini sadar akan pentingnya kesehatan dan dokter beserta tenaga kesehatan lain tidak “bertepuk sebelah tangan”.

B : Lha maksudnya “bertepuk sebelah tangan” ??

A : Maksudnya ya berjuang sendiri begitu, seperti kamu mencintai orang yang tidak mencintaimu(cie ii laaah..) xD

B : Oh mengerti aku maksudmu, jadi maksudmu itu dokter dan tenaga kesehatan memperjuangkan CINTA(visi-misi program kesehatan)nya kepada masyarakat, tapi masyarakatnya “ngeh” kalau dokter begitu menCINTAi mereka. Benar begitu??

A : Bener sekali sobat. Yah kapan ya masyarakat kita bisa sadar akan CINTA ini??

B : (menghela nafas)……. Semoga sob….

Saya akan berbagi kepada anda mengenai penggunaan ANTIBIOTIK di Indonesia. Tentu anda semua sudah familiar dengan nama yang satu ini, yah ada yang menyebutnya obat anti infeksi, obat sakti(maksudnya untuk segala macam penyakit;) dll. Tapi TAHU kah anda, bahwa ternyata di negeri kita tercinta ini penggunaan antibiotik agaknya NGAWUR(baca : tidak sesuai standar)!! Sebelum kita bahas keNGAWURan tersebut kita perlu tahu dulu hal sbb. Penggunaan antibiotik secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Human use : untuk tujuan mengobati infeksi bakterial pada manusia. Antibiotik yang digunakan adalah antibiotik yang telah melewati fase klinik. Di Indonesia, penggunaan antibiotik terbagi 20% di Rumah sakit dan 80% dipopulasi(dari peresepan, beli langsung dari apotek(OTC), dll). Efek bebasnya penggunaan antibiotik di pasaran( 80% di populasi menandakan antibiotik sangat mudah didapatkan di Indonesia-bahkan tanpa resep dokter; tidak percaya?? Silahkan coba sendiri) adalah meningkatnya penggunaan antibiotik yang NGAWUR tadi. Tercatat hampir 50% penggunaan antibiotika pada manusia di Indonesia adalah NGAWUR! Maksudnya ngawur dapat anda lihat pada gambar di bawah ini.

 

 (courtesy of Iwan D.P, Faculty of Medicine, GMU )

Maksud dari diagram batang ini adalah, penggunaan antibiotik untuk mrngobati gejala batuk pilek pada manusia Indonesia(terutama anak) sangat tinggi; diwakili oleh 5 daerah di Indonesia; Padahal penyakit batuk pilek hampir selalu disebabkan oleh penyebab lain, misalnya infeksi virus, kekurangan cairan, menurunnya daya tahan tubuh, dst. Infeksi bakterial hanya menyumbang di bawah 5% terhadap gejala batuk pilek pada anak. Nah sekarang saya tanya, kira-kira menguntungkan tidak kalau anak anda batuk pilek terus diberi antibiotik?? Kalau masih bingung, coba lihat gambar yang ini :

(courtesy of Iwan D.P, Faculty of Medicine, GMU )

Sudah dapat menjawab pertanyaan di atas?

 Baik, penjelasannya begini, garis merah itu adalah pasien yang menggunakan antibiotik doksisiklin, sedangka  garis kuning adalah pasien yang hanya mendapat kapsul berisi gula. Pada sumbu X adalah hari semenjak muncul dahak berwarna kuning. Sumbu Y adalah persentase pasien yang memiliki dahak berwarna kuning. Kedua garis (merah dan kuning) berjalan beriringan, yang artinya adalah pasien yang minum antibiotik TIDAK LEBIH CEPAT SEMBUH dari pada pasien yang hanya mendapat gula.

Untung atau rugi kalau begini?? Rugi jelasnya. Karena pasien sembuh pun sebenarnya karena kemampuan sistem kekebalan tubuhnya untuk melawan bakteri, dan ingat bahwa antibiotik memiliki efek samping tertentu, pada anak efek samping lebih sering bermanifestasi. Apalagi di Indonesia juga tercatat kepatuhan pasien untuk minum antibiotik juga NGAWUR, harusnya diminum tiap 8 jam diminum pagi-siang-sore, harusnya diminum selama 5 hari, eh lupa jadi cuma minum 3 hari.

Perlu anda ketahui bahwa salah satu yang ditakutkan adalah masalah RESISTENSI. Jadi ibaratnya karena diberi antibiotik yang NGAWUR(dari pihak dokter maupun pasien yang NGAWUR), si bakteri mendapat efek antibiotik, tapi tidak maksimal, akhirnya karena bakteri tidak mati, maka bakteri akan mengalami mutasi sementara agar pada serangan antibiotik berikutnya dia akan KEBAL, sehingga kalau anda sakit lagi lalu diberi antibiotik yang sama sudah tidak mempan. Tentu harus diberi antiboitik yang lebih KUAT dengan efek samping yang juga LEBIH. Jadi ada beberapa hal yang sebaiknya anda perhatikan :

  • Bahwa minum antibiotik harus di HABISKAN sesuai dengan waktu yang ditentukan. Biasanya dokter memberi jumlah yang pas, jadi jangan sampai ada yang tercecer :p
  • Minum antibiotik diminum dengan interval yang sama. Misalnya tiap 8 jam, bukannya pagi jam 8, siang jam 1, malam jam 9.
  • Minum lebih dari 1 jenis antibiotik hanya diindikasikan untuk penyakit infeksi berat. Misalnya sepsis, infeksi pada saluran pernafasan bawah, typhoid, dll

2. Agricultural Use : ternyata antibiotik juga banyak digunakan dalam peternakan unggas dan peternakan sapi/kambing di Indonesia. Tujuan penggunaan antibiotik adalah untuk meningkatkan produktivitas dan berfungsi sebagai growth promoter; maksudnya untuk memicu pertumbuhan dengan cara membuat hewan-hewan tersebut lebih tahan terhadap infeksi bakteri dengan cara diberi profilaksis antibiotik.

Antibiotik yang diberikan kepada hewan-hewan tersebut sayangnya diberi dengan INTERVAL dan DOSIS yang NGAWUR. Apa hasilnya?? Hasilnya dapat membentuk  sisa antibiotik yang banyak terdapat pada daging, organ dalam, dan susu(pada sapi/kambing). Produk-produk tersebut lalu diolah dan dikonsumsi manusia, sehingga sama saja manusia mengkonsumsi antibiotik secara tidak langsung. 

Berikut ini adalah kutipan dari sebuah artikel di web tempo interaktif :

Riani Susanto, dokter naturopati, enggan memberikan anaknya susu sapi hasil perahan industri. Menurut dia, selama cukup mengkonsumsi makanan sehat dan berkualitas, orang akan tetap sehat. Dia memandang susu bukan sebagai makanan pokok. Ia lebih memilih memberi keluarganya susu organik.

Pasalnya, dia melihat ketidakwajaran dalam proses industri sapi perahan. Menurut Riani, proses pemerahan susu sapi dari industri itu dipaksakan. Alaminya, kalau sapi–seperti juga manusia–melahirkan dahulu, baru mengeluarkan susu. Tapi demi mengejar target, sapi disuntik hormon tertentu agar bisa menghasilkan susu. Otomatis susu mengandung hormon. “Apalagi sapi juga diberi antibiotik untuk mencegah infeksi,” ujar Riani.

Jadi ternyata bukan hanya penggunaan antibiotik secara medis saja yang dapat menyebabkan kasus resistensi, tapi juga penggunaan dalam bidang agrikultural. Coba lihat gambar berikut :

coba lihat, bagaimana padatnya 1 peternakan ayam ini, penggunaan antibiotik adalah sebuah “kebutuhan” karena kalau tidak diberikan, maka penyebaran penyakit menular akan berlangsung sangat cepat.

ATAU gambar ini 🙂

   woooo.. L:0

Jadi demikian realita yang kita hadapi bersama, bahwa antibiotik di Indonesia itu MAHAL, peresepannya masih banyak yang NGAWUR, cara minum obatnya juga masih banyak yang NGAWUR, penggunaan pada ternak juga masih NGAWUR dan akhirnya banyak muncul resistensi antibiotik pada mikrobial di Indonesia. Mari kita berharap dan berdoa semoga dokter-dokter Indonesia di masa akan datang(termasuk generasi saya) menyadari hal-hal di atas sehingga tidak lagi NGAWUR dalam peresepan antibiotik dan dapat membantu pasien agar tidak NGAWUR minum antibiotik.

Nuwun.. 🙂

Siapa bilang sehat itu murah?!?

Gambar di atas adalah sebuah invoice yang akan kita bahas kali ini. Beberapa hal yang perlu diperhatikan :

Tanggal masuk : 9 Juni

Tanggal keluar : 13 Juni

Apakah anda dapat mengerti maksudnya? Cobalah perhatikan baik-baik, dalam tempo 4 hari saja biaya kesehatan yang harus dikeluarkan adalah Rp 16.922.000,-. Jumlah yang terhitung lumayan bagi kantong orang Indonesia kebanyakan(kebanyakan kelas menengah-kebawah). Biaya perawatan ini adalah biaya untuk perawatan demam dengan suspek typhoid(tipes). Nah sekarang mungkin anda baru berpikir, kok bisa ya hanya sakit demam, tapi biayanya sampai 17 juta? Mari kita lihat rincian biayanya:

Kamar : 2.2 juta rupiah

Penunjang medik : 3.5 juta rupiah

Obat : 6.6 juta rupiah

jasa dokter : 1.6 juta rupiah

UGD : 1.6 juta rupiah

Kamar perwatan 2.2 juta untuk 4 hari, anda bisa melihat bahwa pasien menginap di kamar kelas 1 ; berarti 550 ribu rupiah perhari. Yah ini tidak terlalu masalah, tapi coba lihat biaya pemeriksaan penunjang medik : 3.5 juta rupiah!! Saya tidak menampilkan rincian biaya penunjang mediknya di blog ini, tapi saya akan menuliskna beberapa pemeriksaan yang dilakukan kepada pasien. 

Berikut rinciannya : ada pemeriksaan darah rutin dan lengkap, Anti Rubella IgM dan IgG, Anti HBs, HBSAG, Anti HAV IgM, Anti HCV IgM, Anti Dengue IgG dan IgM, Occult blood test, etc. Wah pemeriksaan yang sangat lengkap bukan? Mungkin anda yang AWAM kesehatan akan berpikir bahwa dokter ini pintar!! Dia sangat teliti sampai virus hepatitis seri A-B-C dan rubella juga diperiksa, agar janga ada yang terlewat. Tapi seandainya ada dari pembaca yang berpikiran demikian, mohon maaf saya harus mengatakan anda SALAH besar!! Bukannya saya sok idealis dan arogan, bahwa saya mengerti tentang kesehatan, tapi saya merasa masyarakat perlu dicelikkan mata dan pengetahuannya mengenai hal ini. Kenapa saya menulis SALAH besar?? Begini, kami diberi pemahaman bahwa dokter adalah DIAGNOSIS. Jadi nilai seorang dokter ada pada kemampuan diagnosis dan skillsnya. Nah kalau anda datang ke dokter, kemudian dokter tersebut banyak memberi pertanyaan seperti : ” gejala muncul sejak kapan?”, “bermula dari mana?” , “apa sekarang tambah sakit atau sudah baikan?” kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik yang baik(lengkap), maka anda datang ke dokter yang benar.

Jangan anda kira kalau dokter yang sedikit bertanya, memeriksanya cepat, memberi anda banyak obat yang mahal-mahal, lalu anda sembuh dengan cepat  adalah dokter yang hebat, nein!! Dokter yang demikian sudah menodai identitas dan kemuliaannya sebagai dokter.

Sebuah perumpamaan sederhana, bayangkan anda adalah seorang pelukis, hendak melukis sebuah pohon yang ada 300 meter di depan anda, anda tidak dapat mendekat karena pohon tersebut terdapat di tepi jurang. Ternyata, anda tidak dapat memperoleh gambaran detail dari pohon tersebut, maka anda menggunakan sebuah teleskop agar anda dapat memperoleh gambaran detail dari pohon tersebut. Demikian halnya dengan pemeriksaan penunjang medis, harusnya hanya dilakukan untuk mendukung diagnosis dokter, bukannya dilakukan secara berseri dan lengkap seperti pada pasien di atas. Kalau seorang dokter menggunakan pemerikasaan penunjang berlebihan, akan menambah bebab kerja RS, menambah limbah biologis, dan memberatkan pembiayaan kesehatan. Dokter demikian bisa karena kurang pintar atau mungkin memiliki kepentingan mengejar profit.

Berikutnya untuk obat, bisa anda lihat, 6.6 juta untuk 4 hari, berarti kurang lebih 1.65 juta perhari untuk obat. Jumlah ini terhitung FANTASTIS, mengapa saya katakan demikian? Karena ternyata dalam 1 hari pasien menerima 11 atau 12 obat dengan ada beberapa obat yang sebenarnya indikasi dan cara kerjanya sama!! Sekali lagi saya ingin tahu apa yang anda pikirkan? Paradigma masyarakat tentang semakin mahal obat semakin bagus, semakin banyak obat semakin cepat sembuh juga SALAH besar!!! Obat-obat ini juga bukannya dijual perstrip tapi dalam satuan, artinya, ada obat-obat yang harganya mencpai 100 ribu per buah!! Anda perlu tahu, bahwa di Indonesia ada lebih dari 200 perusahaan farmasi, sebagian besar diantaranya adalah milik swasta, tentu perusahaan swasta berorientasi profit. Celakanya, perusahaan farmasi tersebut menjaring dokter untuk bekerja sama mencapai profit dengan mengIMING-IMINGI dokter dengan tawaran-tawaran menggiurkan. Perusahaan farmasi di Indonesia banyak mengepak obat generik dengan merk dagang, sehingga harga ecerannya menjadi TINGGI!! Padahal obat-obat tersebut bahan bakunya diimpor dari Cina dan India tentu dengan harga yang jauh-jauh lebih murah!!

Dalam UU kesehatan no 36 tahun 2009, ada peraturan yang mengatur harga obat di indonesia, tapi itu obat yang termasuk INN(International nonproprietary name), sedangkan kebanyakan perusahaan farmasi tidak memproduksi obat INN, dan harga obat non INN, rata-rata 12 kali lebih mahal dari obat INN!! Ada 13 ribu jenis obat yang terdaftar di BPPOM, dan perlu anda ketahui Indonesia tercatat sebagai negara ASEAN yang harga obat generiknya paling mahal!!! Ini kenyataan pahit buat  kita, padahal ekonomi bangsa masih terpuruk tapi harga obat lebih mahal dari Singapore. Berikut ada sebuah kutipan dari web tempointeraktif oleh bpk Heru priyono dari YLKI :

Kenapa masyarakat Memilih Obat Mahal?

1. Masyarakat tidak percaya terhadap mutu obat generik, karena jarang diberikan dalam praktek dokter swasta. (Hasil survei YLKI menunjukkan, lebih dari 70 persen responden menyatakan bahwa obat generik tidak pernah direkomendasikan oleh dokter.)
2. Kalangan profesional yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan belum terpadu untuk sama-sama menyebutkan bahwa khasiat obat generik sama dengan obat bermerek.
3. Pemberian obat generik seharusnya bukan permintaan pasien, melainkan disarankan oleh dokter atau apoteker, karena tidak semua pengobatan selalu dengan menggunakan obat tunggal (nonkombinasi).
4. Sosialisasi penggunaan obat generik harus disertai dengan sarana yang menjual obat generik yang lengkap dan mudah dicapai.
5. Iklan obat generik berlogo hijau belum memberdayakan konsumen. Pesan yang ada justru membingungkan masyarakat, sehingga obat resep dokter generik disamakan dengan obat bebas.(Priyono, YLKI)

Salah satu hal yang aktual juga adalah mulai hilangnya obat-obat turunan penicillin di pasar Indonesia, dan mulai digantikan oleh antibiotik turunan cephalosporin, karena produksi penicillin dianggap kurang menguntungkan. Perlu anda ketahui bahwa cephalosporin itu harusnya adalah obat yang hanya boleh diadakan di Rumahsakit. Kenyataannya sekarang di unit kesehatan primer(Puskesmas) pun cephalosporin sudah dapat diresepkan. Dan yang lebih mengejutkan seorang teman bisa dengan mudah membeli obat cephalosporin di apotek tanpa resep dokter(OTC= Over the counter drugs).

Berikut adalah kutipan dari metronews:

Hilangnya obat turunan penisillin, membuat harga obat antibiotik di masyarakat lebih mahal. Pemerintah harus segera mengatasi ini,” tandas kata Ketua Jurusan Farmakologi dan Terapi Fakultas Kedokteran UGM Iwan Dwiprahasto di Jakarta, Kamis (11/11).

Untuk perbandingan harga, Iwan mengatakan, suatu jenis obat dari jenis antibiotik penisilin harganya hanya Rp 18 ribu-Rp 24 ribu per ampul. Sedangkan antibiotik dari jenis sefalosporin berharga Rp 200 ribu per ampul. (Prof) Iwan mengatakan, produsen berdalih enggan memproduksi antibiotik lama dengan alasan obat itu sudah mengalami resistensi. Namun, dia tak setuju alasan itu. Hasil penelitian resistensi bersifat jangka pendek.
Lagi pula, resistensi antibiotik sejatinya berubah-ubah, bisa saja pada saat ini sudah resisten, tapi ada kemungkinan enam bulan lagi kembali seperti semula.
Dirinya menuding, stigmantisasi resistennya penisillin disengaja. Sebab harga dari turunan penisillin makin jatuh. Lantaran itu produsen bahan baku obat makin jarang memproduksi antibiotik penisillin.

“Isu penisillin telah resisten itu bohong. Tidak ada hasil survey resistensi penisillin di berbagai rumah sakit,” paparnya.

Bahkan, kata dia, telah ditemukan tingkat resistensi tinggi terhadap antibiotik sefalosporin terjadi di mana-mana. Akibat penggunaan yang luas dan intensif, maka resistensi sefalosporin terjadi terlalu cepat dari waktunya.Lantaran imbas dari fenomena ini bermuara pada semakin beratnya amsyarakat untuk berobat, Iwan menyatakan, seyogainya pemerintah memberi insentif kepada BUMN industri obat misalnya dengan menghapus berbagai pajak, dari mulai pajak bahan baku penisilin, produksi, distribusi hingga pajak penjualan penisilin di tingkat apotek.

Pembaca, ini adalah hak dan peran masyarakat untuk mendesak pemerintah agar segera dengan tegas membuat peraturan serta memberi sanksi kepada perusahaan farmasi yang JAHAT  tadi. Bukan sekedar mencari kesalahan, tapi bagaimana agar kesalahan tersebut dapat dengan segera diatasi. Mari kita berdoa juga semoga para wakil rakyat di atas sana dapat mendengar suara-suara kecil kita. Bukannya bermain-main dengan nasib bangsa dengan kedok kedudukannya. Sekian.

LADANG HIJAU DUNIA MEDIS

Apa kira-kira yang anda rasakan kalau seandainya anda pergi berobat ke dokter, kemudian setelah memeriksa dan memberi anda resep, dokter tersebut berkata, “sering-sering datang ya pak”. Tentunya anda akan memandang dengan tatapan aneh, mungkin anda akan bergumam atau mengumpat dalam hati. Ironis memang, tapi nyatanya banyak dokter yang berharap di dalam hati seperti itu, maksudnya adalah berharap kalau pasiennya banyak, kalau pasiennya banyak, uangnya juga banyak. Jelas melenceng dari tujuan sistem kesehatan kita, yang berarti berharap kalau banyak orang sakit !! Bukan berarti dokter-dokter tersebut jahat; mungkin ada beberapa ; tapi pandangan umum bahwa seorang dokter adalah pekerjaan yang sangat menjanjikan, bisa cepat kaya, jadi calon menantu idaman, dll yang membuat orientasi dokter-dokter(khususnya di Indonesia) menjadi profit oriented.

Memang benar dalam undang-undang telah ditetapkan, salah satu hak dokter adalah menerima imbalan atas layanan jasa yang diberikannya. Tapi bukan semata-mata hak saja yang harus dipatuhi, tapi ada juga kewajiban yang harusnya lebih diutamakan yaitu memberi pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional penyedia layanan kesehatan. Coba anda lihat bagan di bawah ini :

 

Tentu akan sangat ideal jika setiap dokter(penyedia jasa medis) memiliki pola pikir demikian. Tujuan sistem kesehatan, yaitu terpenuhinya kebutuhan kesehatan dan suatu sistem yang responsif tentu akan tercapai. Kenyataan yang pahit bahwa ternyata dokter-dokter sering mengingkari sumpah mereka(……), banyak di antara dokter yang memperlakukan pasien dengan seenaknya. Pasien MISKIN yang berada di bawah jaminan kesehatan diberi pelayanan yang MISKIN juga, dipandang sebelah mata;kadang malah tidak dipedulikan, ditendang, ditolak, dll;

Pasien dengan kemampuan ekonomi menengah ke atas, di PERAS, yaitu dengan pemeriksaan penunjang yang berteknologi mutakhir yang sebenarnya tidak diperlukan, menambah LOS pasien(Length of stay) pasien di Rumah sakit rawat inap. Padahal jelas bahwa memperpanjang LOS memiliki beberapa efek sbb :

1. Menambah kemungkinan terjadinya infeksi Nosokomial

2. Menambah beban kerja RS

 3. Menambah beban biaya ke pasien

 4. Meningkatkan kemungkinan terjadinya resistensi antibiotik

 5. Penyebaran INOS ke populasi, dari para pembesuk pasien yang LOS nya tinggi.

Kemudian masih ada metode terapi shotgun-memberikan obat yang sebenarnya efek kerjanya sama dan malah kadang dapat menimbulkan interaksi yang merugikan pasien. Kemudian dokter sering kali membodohi pasien bahwa obat yang semakin mahal akan semakin mempercepat penyembuhan penyakit, padahal dokter tersebut sedang mengejar insentif dari perusahaan farmasi untuk peresepan jenis obat tertentu. Akibatnya apa : Pasien membayar MAHAL, tidak SEMBUH sepenuhnya(karena polifarmasi), ada resiko kena resistensi Antibiotik, maka jangan heran kalau Pasien di RS Mount Elizabeth di Singapore, 30% jumlah pasien / tahunnya adalah orang Indonesia.

Sadarkah anda bahwa cara pembiayaan kesehatan di negara kita sama seperti halnya anda membayar tarif menarik becak kepada abang tukang becak? Maksudnya, anda membayar untuk layanan jasa yang anda terima dari dokter. Nama kerennya adalah Fee for service atau Out of Pocket payment. Kemudian mungkin anda berpikir, so what dengan hal ini, toh memang saya memakai jasa dokter?! Nah, anda perlu menyadari bahwa untuk naik becak anda masih dapat memilih untuk tidak naik becak dan memakai alat transportasi lain, tapi untuk kesehatan apa anda punya pilihan lain selain ke dokter? Mungkin ada beberapa golongan yang masih mempercayai pengobatan alternatif, tapi dengan semakin gencarnya arus informasi dan pesatnya pembangunan, maka kelak orang-orang akan cenderung meninggalkan pengobatan alternatif.

Jadi bisa anda bayangkan betapa besarnya kuasa berada di tangan dokter untuk menentukan tarif layanan jasanya?? Coba anda pikir, seandainya dunia layanan kesehatan menjadi sebuah pasar persaingan yang dikendalikan oleh paham neoliberalisme?? Kesehatan akan menjadi barang mahal, dan sakit akan menjadi HARGA MATI untuk orang-orang MISKIN!!

Salah satu faktor yang juga turut memberi kontribusi adalah tidak meratanya persebaran dokter di Indonesia. Bagaimana tidak, jika hanya ada 1 penyedia layanan kesehatan, maka secara makroekonomi pasar tempat dokter tersebut menyediakan jasanya akan disebut pasar persaingan tidak sempurna, artinya, hanya ada 1 dokter yang mengatur dan mengendalikan harga. Saya teringat cerita seorang dosen, bahwa di Solo ada seorang pasien yang berobat kepada seorang dokter spesialis, tetapi ternyata dokter spesialis tersebut harus merujuk pasien tersebut ke RSUPD Dr Sardjito, kepada Konsultan;dosen dokter yang bersangkutan; tetapi 1 hal yang membuat bingung, mengapa tarif layanan dokter spesialis di Solo lebih mahal dari pada tarif konsultan spesialis di Yogyakarta. Ini merupakan hukum yang alami, bahwa semakin banyak penyedia layanan; provider; maka pasar yang diperebutkan akan semakin ketat dan harga-harga akan semakin bersaing.

Bisa kita lihat betapa banyak masalah yang ditimbulkan oleh sistem pembiayaan semacam ini, karena kesehatan adalah kebutuhan primer, dan dokter adalah penyedia layanan kesehatan yang tidak tergantikan. Solusi yang sudah dipikirkan adalah, sistem pembiayaan prospektif : ada dua yaitu Sistem Kapitasi dan Diagnosis Related Group(DRG).

Sistem Kapitasi adalah sistem pembiayaan kesehatan yang dibiayai dengan premi yang dibayar tiap kepala dalam keluarga perbulannya, kaput=kepala. Jadi intinya, sistem Kapitasi adalah sistem pembiayaan kesehatan untuk rawat jalan. Misalnya, dokter X,  diberi tanggung jawab 1000  keluarga, setiap bulan masing-masing kepala membayar premi 80 ribu rupiah, jadi kalau dalam tiap keluarga;dari 1000 keluarga; ada 4 orang, berarti dalam 1 bulan tiap keluarga membayar premi sebesar 320 ribu rupiah. Jadi dokter X akan menerima uang sebesar 320 juta rupiah setiap bulannya(320.000 x 1000). Uang premi ini akan dipakai oleh dokter tersebut untuk segala pembiayaan kesehatan 1000 keluarga tersebut selama 1 bulan. Tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Syarat dan ketentuan yang berlaku seperti :

  1. jenis penyakit yang tidak ditangani melalui sistem kapitasi
  2. batasan biaya kesehatan/orang, misalnya maksimal 2 juta rupiah/orang/bulan
  3. usia orang yang ikut dalam program kapitasi ini.

Jadi, dalam 1 bulan itu, kalau semakin banyak orang yang sakit, maka pembiayaan yang dikeluarkan OLEH dokter tersebut akan lebih besar. Secara otomatis dokter tersebut akan MENCEGAH agar jumlah orang sakit berkurang. Intinya usaha layanan kesehatan akan beralih dari layanan kuratif dan rehabilitatif menjadi promotif dan preventif, sesuai dengan UU kesehatan no 36 tahun 2009. Sistem ini sebenarnya sudah pernah di uji coba di Indonesia, antara tahun 2006-2007, tapi ternyata hasilnya tidak memuaskan. Beberapa masalah yang ditemukan :

Dokter-dokter cenderung underservice, maksudnya adalah dokter tidak melayani pasien dengan semestinya, misal harusnya di rontgen tapi tidak di rontgen, jumlah obat dikurangi agar biaya premi tadi tidak berkurang banyak. Berikutnya perbedaan harga per-kepala di tiap daerah. Daerah tertentu, harga per kepala dihargai terlalu rendah, di daerah lain dihargai terlalu tinggi. Ini merupakan salah satu akibat dari desentralisasi yang tidak terpimpin.

Kemudian pernahkah anda membayangkan nanti di Rumah sakit akan ada daftar menu seperti di restoran siap saji? Misalnya paket Demam Berdarah terdiri dari pemeriksaan darah lengkap, infus Ringerlaktat, obat penurun panas dan totalnya 90 ribu rupiah/malam. Bukankah akan menyenangkan, dan anda tidak akan dikejutkan lagi dengan biaya kesehatan yang sangat mahal, dengan perincian yang ruwet dan terkesan dibuat-buat. Ini adalah perwujudan dari DRG-diagnosis related group, sehingga memungkinkan penyakit-penyakit rawat jalan dapat ditangani dengan standar operasional yang jelas, dan dengan langkah tindakan yang efektif, tidak berlebihan dan bertujuan untuk mengurangi LOS(Length of Stay) dari pasien. Masalahnya, DRG akan sulit diterima oleh rumah sakit swasta yang Profit-oriented. Kembali lagi ke masalah dasar, suatu sistem yang dirancang dengan sempurna pun tidak akan berguna kalau tidak dijalankan sesuai dengan fungsinya, kalau setiap komponen dalam sistem tersebut tidak berorientasi dengan baik. Penting diingat bahwa masalahnya kembali kepada MORALITAS!!!

Our system problems are……

Masalah-masalah apa saja yang REAL dan AKTUAL yang dihadapi oleh sistem kesehatan  kita??

  1. Tidak meratanya persebaran dokter di Indonesia, kebanyakan dokter memilih bekerja di ladang “hijau”(pulau Jawa), sedangkan pulau-pulau lain masih kekurangan dokter. Inti permasalahan : money-oriented doctor, tidak meratanya pembangunan daerah
  2. Ancaman Neoliberalisme dalam dunia kesehatan. Inti permasalahan : Kesehatan adalah barang mahal, Dominasi swasta atas publik, money-oriented doctor
  3. Resistensi Antibiotik. Inti permasalahan : Kecenderungan ekspor bahan makanan terutama daging, penggunaan obat paten yang mendominasi obat generik, money oriented doctor
  4. Masalah kesehatan global. Inti permasalahan: Ancaman dokter asing, banyaknya “wisata rumah sakit ke luar negeri”, semakin ingginya biaya kesehatan.

Masalah-masalah tersebut akan saya bahas satu persatu dengan mencantumkan beberapa bukti dan tawaran solusi.

Note : Mari kita kaum muda berdoa bersama untuk bangsa dan negara kita tercinta. Agar rencana Tuhan jadi atas bangsa ini, dan Yakini itu adalah yang terbaik yg Tuhan sediakan. God bless

DISTORTED HEALTH SYSTEM(2) : WEALTH SYSTEM

Ketika dunia mengalami petrol krisis pada tahun 1970, Amerika Serikat yang saat itu merupakan negara adi daya menyediakan banyak pinjamandana kepada negara-negara yang mengalami kesulitan. Peminjaman dana tersebut bersyarat atas kebijakan The Washington Consensus, antara lain :

  1. Memotong pembiayaan public-public spending, termasuk salah satunya di bidang kesehatan untuk mencegah terjadinya inflasi
  2. Privatisasi pada seluruh sektor, meningkatkan desentralisasi delegasi kepada pihak swasta
  3. Desentralisasi pemerintahan

Jadi negara-negara yang meminjam dana dari Amerika Serikat(Indonesia termasuk salah satu di antaranya) berkewajiban memenunhi ketentuan dalam konsensus tersebut. Konsekuensinya? Dalam poin 1, bisa kita lihat untuk mengurangi laju inflasi, maka negara berkewajiban untuk mengurangi anggaran dalam semua sektornya, termasuk dalam bidang Kesehatan.

Efek yang ditimbulkan dari pengurangan biaya kesehatan sebenarnya akan terimplementasi menjadi poin kedua dan ketiga. Bagaimana tidak, bayangkan, jika pembiayaan dikurangi, berarti kualitas pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya, masyarakat tentu akan berusaha untuk mencari pelayanan yang lebih baik dari pada pelayanan yang disediakan oleh pemerintah. Akibatnya, pemakai pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah hanya dapat dinikmati oleh pihak-pihak yang tidak memiliki pilihan alias gakin(warga miskin).

Apa efek jangka panjangnya?? Perlu diketahui bahwa gakin mendapat tunjangan jaminan kesehatan dari pemerintah, artinya : Pemerintah membayar untuk dirinya sendiri!! Pemerintah merugi!! Akhirnya untuk sekedar mempertahankan kualitas layanan pun akan kesulitan, jangan lupa bahwa penyedia layanan kesehatan pun harus dibayar!! Jika ada pemotongan bayaran kepada penyedia layanan kesehatan, jelas kualitas pelayanan akan turun!!

Dari  lain pihak, orang-orang berduit semakin bebas memilih layanan kesehatan(belanja kesehatan), dan akan semakin menggemukkan penyedia layanan kesehatan privat. Kualitas pelayanan pun akan semakin TIMPANG antara pihak privat dan pemerintah. Akhirnya, para penyedia layanan kesehatan, akan memiliki kecenderungan untuk bekerja pada penyedia yankes privat. Pemerintah akhirnya tidak mampu mengendalikan pihak privat/swasta(tidak mampu bersaing), sehingga kesehatan akan menjadi barang MAHAL!!! Biaya layanan kesehatan akan dikendalikan oleh harga pasar !! Inilah hal yang ditakutkan terjadi jika privatisasi merajalela, yaitu aplikasi neoliberalisme dalam sistem kesehatan, maka tidak asing lagi kalau kita mendengar istilah :

“Orang miskin dilarang sakit!!”

Belum lagi kalau kita membicarakan masalah global terhadap sistem kesehatan, yaitu :

  1. ekspor-impor tenaga kesehatan
  2. Pengaruh asing terhadap pihak penyedia layaann kesehatan privat : memperkuat pandangan provit penyedia layanan kesehatan.
  3. Consumption abroad : banyaknya orang-orang yang memilih untuk menikmati pelayanan kesehatan di luar negeri, menyebabkan layanan kesehatan publik semakin sekarat!!

Intervensi terhadap sistem kesehatan ini akan menggagalkan sistem kesehatan untuk mencapai tujuannya, yaitu : GOOD HEALTH. Kesehatan untuk semua!!

Solusi yang bisa ditawarkan adalah :

  1.  Desentralisasi terpimpin, yaitu sistem desentralisasi dengan sistem subsidi silang, yaitu daerah yang kaya mensubsidi daerah yang berkekurangan. Aplikasi daan tentu dilakukan untuk pelayanan kesehatan oleh sektor publik dalam hal : fasilitas, pembiayaan layanan kesehatan, jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Sekarang bukan hanya dibahas “seberapa dana yang diperlukan untuk membiayai sistem kesehatan”, tapi “seberapa efektifkah pembelanjaan sistem kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan?”
  2. Merangkul pihak swasta, mengingatkan bahwa kesehatan adalah hak yang asasi bagi masyarakat dan berusahama merubah paradigma penyedia yankes privat dari profit ke non-profit.
  3. 

    Relakah kita para calon tenaga kesehatan, tenaga ekonomi, sosial dan politik melihat layaanan kesehatan menjadi ekslusif dan MAHAL??!! Saya yakin kita semua memiliki keadilan dan hati nurani, yuk kita tolak neoliberalisme. Saatnya kita, berubah untuk masa depan kesehatan Indonesia yang lebih baik, mulai dari diri sendiri, kurangi pemakaian obat paten, jadi tenaga kesehatan yang MELAYANI, dan bayar dan OLAH pajak dengan benar!
    fin….

DISTORTED SYSTEM(1)

Tidak dapat disangkal bahwa kesehatan memiliki dampak yang sangat besar pada sektor kehidupan lainnya, seperti bidang ekonomi dan politik. Jeffrey sachs, penasihat sekjen PBB(UN) merumuskan Millenium Development Goals, di mana 3 dari 8 poinnya berfokus pada bidang kesehatan. Antara lain, mengurangi angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu dan mengatasi HIV, malaria dan penyakit lain.

 Melihat begitu pentingnya bidang kesehatan, dewasa ini banyak pihak-pihak yang “mencemari” sistem kesehatan dengan interestnya masing-masing. Intervensi yang dilakukan berasal dari pihak politik maupun ekonomi. Salah satu intervensi dari politik adalah interest Amerika Serikat untuk menarik simpati negara-negara Non blok pada saat cold war dengan melakukan pemberantasan malaria di negara-negara non blok(1955-1978). Demikian juga dengan intervensi dari bidang ekonomi, yaitu banyaknya industri raksasa farmasi yang menjaring dokter-dokter untuk menggunakan obat produksi mereka dengan target tertentu per jangka waktu yang ditetapkan. Intervensi yang dilakukan oleh pihak lain tersebut dapat membahayakan sistem kesehatan, terang saja demikian.

Umpamanya kita memiliki mobil yang kemudian kita isi dengan sirup pandan sebagai ganti bensin untuk bahan bakar, apa yang akan terjadi? Tentu terjadi kerusakan pada sistem mesin mobil tersebut. Demikian halnya terjadi pada sistem kesehatan, jika pelayanan kesehatan dilakukan dengan motivasi yang dikotori oleh interest dari pihak lain, jelas tujuan semula dari sistem kesehatan tidak akan tercapai.

Salah satu bentuk nyata dari intervensi bidang politik yang dapat kita lihat adalah ketika diberlakukannya Undang-Undang RI No. 36 th 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang ini dibuat lalu diberlakukan atas dasar perubahan paradigma undang-undang kesehatan dari paradigma sakit menjadi paradigma sehat. Maksudnya, UU no 23 tahun 1992 dinilai tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan masyarakat dan tuntutan era globalisasi. UU no 36 tahun 2009 merupakan perwujudan atas usaha pergeseran focus system kesehatan dari tindakan curative-rehabilitatif yang dinilai gagal dalam membangun kesehatan nasional menjadi tindakan promotif dan preventif. Berbicara mengenai usaha kesehatan promotif dan preventif, tentu berkaita erat dengan bidang kesehatan masyarakat. Tetapi ironisnya, pada UU no 36 tahun 2009, tidak membahas tentang kesehatan masyarakat, bahkan masyarakat tidak dicantumkan dalam ketentuan umum dari undang-undang ini, padahal jelas bahwa masyarakat adalah pemilik kesehatan, pemilik partisipatif, pemilik investasi kesehatan, pemilik hak asasi kesehatan dan sebagai subjek pembangunan kesehatan.

 Pembahasan tentang masyarakat selaku penyelenggara kesehatan memang dapat ditemukan di Bab 1 Ketentuan umum pasal 1 ayat 2

 “Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.”

Pada pasal dan ayat selanjutnya, tidak ada lagi pembahasan yang mengaitkan masyarakat. Yang dibahas dalam undang-undang ini selanjutnya hanya lah tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dan penyedia kesehatan, ketentuan tindakan kesehatan, perlindungan pada tenaga kesehatan, tidak ada 1 ayat yang menjabarkan kewajiban dan tanggung jawab masyarakat. Seolah-olah undang-undang ini dibuat karena undang-undang no 23 tahun 1992 sudah tidak dapat memenuhi tuntutan zaman; baca: makin tingginya tuntutan/standar pelayanan kesehatan; sebagai payung hukum untuk pembangunan kesehatan. Jadi seperti pembangunan dalam bidang kesehatan CUKUP diketahui oleh para penyedia/tenaga kesehatan, tanpa melibatkan masyarakat, apa masyarakat dianggap sebagai pihak yang tidak PERLU tahu? Jelas ini janggal, karena UU no 36 tahun 2009 bertujuan fokus pada kegiatan promotif dan preventif, yang sangat membutuhkan peran aktif masyarakat. Ini adalah akibat dari interest dari pihak lain, entah dari hukum atau politik, yang membuat tenaga kesehatan dan pemerintah melakukan usaha pembangunan kesehatan tanpa melibatkan masyarakat, jangan-jangan agar toh kalau usaha ini gagal mereka tidak akan diprotes oleh masyarakat? Naif sekali seandainya ada pemikiran seperti itu, zaman sekarang arus informasi sangat deras dan generasi muda yang kritis dan peduli semakin banyak!

 Sehingga kalau terus dilanjutkan sesuai dengan undang-undang, saya percaya, ketiga tujuan sistem kesehatan kita tidak akan tercapai : Kesehatan bagi seluruh masyarakat, responsif terhadap kebutuhan populasi, dan pemerataan kontribusi finansial. Seharusnya dan sebaiknya, masyarakat sebagai subjek kesehatan dibahas dalam pasal dan ayat ini, sehingga JELAS peran mereka dalam pembangunan kesehatan. Bayangkan jika anda diminta membangun rumah yang akan anda TINGGALI, bukankah akan sangat meyenangkan membangun dan mendesain agar nyaman ditempati?? Sudah saatnya masyarakat sadar dan tidak tinggal diam. Jangan hanya menerima berbagai keputusan dari pihak atas, peran serta kita dalam membangun menentukan bentuk dan hasil pembangunannya. Maju Indonesia Sehat 2030!!

Sistem kesehatan dan Indonesia sehat “2xxx”

Layakkah sebuah sistem jika tidak memiliki komponen yang tidak memiliki interdependensi, sebuah tatanan kerja yang terintegrasi untuk mencapai tujuan yang sama? Jika salah satu saja komponen sistem itu bergerak keluar dari jalurnya, dapat mengakibatkan suatu kegagalan pada sistem tersebut ; system failure. Hal yang demikian, terjadi pada sistem kesehatan negara kita tercinta. Dimana para pelaku dalam bidang kesehatan, bertindak semena-mena, baik pembuat kebijakan maupun pelayan kesehatannya. Lalu siapa yang dirugikan?? R A K Y A T.

Mari coba kita lihat, berikut adalah tujuan dari sistem kesehatan menurut WHO(2000) : 

  1. GOOD HEALTH
  2. RESPONSIVENESS TO THE EXPECTATION OF THE POPULATION
  3. FAIR FINANCIAL CONTRIBUTION

Kalau kita berkaca dari pengalaman selama ini, apakah pantas sistem kesehatan kita disebut sistem? Coba lihat dari 3 tujuan tersebut, apakah ada yang tercapai atau apa ada yang BERUSAHA untuk dicapai?? Nihil…

Sungguh ironis, di satu sisi digembar-gemborkan pelayanan kesehatan gratis untuk rakyat miskin, di sisi lain ada keluarga miskin yang “ditendang” dari rumah sakit, bahkan belum sempat diobati. Belum lagi masalah persebaran dokter yang sangat tidak merata, 443 dokter anak di Jakarta berbanding 7 dokter anak di Papua. Penggunaan obat paten yang lebih banyak dari obat generik serta kurang peran dokter dalam regulasi antibiotik dan edukasi pemakaiannya, membuat rakyat menjadi makanan yang menggemukkan industri farmasi, dan menciptakan bakteri-bakteri resisten antibiotik yang siap menginfeksi siapa saja, termasuk kita sendiri. Kemudian baru-baru ini masalah kolusi dan Nepotisme dalam pengadaan Jamkesmas.

Dimana USAHA sistem kesehatan kita?? semboyan Indonesia sehat 2010 sudah dicanangkan semenjak 10 tahun sebelumnya, tapi dengan memalukan program tersebut diundur 20 tahun !?? Kira-kira akan berapa banyak lagi penundaan yang akan terjadi, jika mereka(pelaku kesehatan dan pembuat kebijakan) hanya menatap dan mengharap hasil instan semacam : pengobatan gratis untuk rakyat miskin, seolah-olah mereka adalah malaikat penolong, padahal sebenarnya rakyat miskin sering diperlakukan semena-mena. Suatu penelitian dilakukan oleh ICW(Indonesian Corruption watch) pada 738 pasien miskin pemegang kartu jamkesmas, STKM(Surat keterangan tidak Mampu), sebanyak 74 % mengaku pelayanan pihak Rumah sakit buruk, dan 73% mengatakan administrasi Rumahsakit kerap mendiskriminasi mereka, dengan menolak dan memulangkan mereka walau sakit keras karena  tertasnya tempat tidur (38,6 %) peralatan RS tidak memadai untuk pengobatan pasien (17,0 %, tidak ada dokter spesialis (3,4 %, administrasi tidak lengkap (5,7 %)dan tidak ada uang muka sebanyak (2,3 %)

Tapi, bukannya tidak ada pihak tidak peduli pada permasalahan kesehatan yang kita alami. Selepas orde baru, beberapa kebijakan telah dibuat untuk memperbaiki tingkat kesehatan di negara kita. Antara lain, desentralisasi radikal pada tahun 2001. Desentralisasi radikal pada 10 distrik propinsi di Indonesia, sehingga tiap daerah berhak mengatur anggaran untuk masing-masing bidangnya. Dan ternyata, tiap daerah menaikkan anggaran kesehatannya cukup besar. Peter Haywood, seorang peneliti tertarik untuk melihat efek pasca desentralisasi dilakukan. Dia melakukan pengamatan dan penilaian dengan melihat pada 3 area sbb :

  • frekuensi layanan antenatal care dan persalinan sehat(ibu sehat, bayi selamat)
  • Cakupan Imunisasi wajib
  • Penggunaan alat kontrasepsi dan sumber masyarakat memperolehnya

Haywood mulai meneliti tahun 2002, lalu hasilnya dibandingkan pada tahun 2007, demikian :

  • Peningkatan terjadi pada poin 1, layanan ibu hamil meningkat, tapi diDOMINASI oleh pihak yankes swasta.
  • 5/10 distrik provinsi: menurunnya angka bersalin di rumah dan meningkatnya kelahiran di fasilitas kesehatan, tetapi lebih banyak pelayanan oleh pihak SWASTA daripada PUBLIK(milik pemerintah)
  • Imunisasi tidak berubah cakupannya, tetap.
  • Alat kontrasepsi meningkat penggunaannya, tapi alat kontrasepsi kebanyakan dibeli sendiri oleh masyarakat.

Kesimpulan: LITTLE improvement though BIG spending for Health(Haywood Peter et al., 2008).

Kita lihat sendiri, dari penelitian ini, ternyata begitu diberi kesempatan, malah pihak swasta yang dominan. Mana peran sistem kesehatan?? Malahan rakyat semakin dikeruk oleh pihak swasta…

Sistem desentralisasi telah diberlakukan sepenuhnya di negara Indonesia, namun ancaman yang lebih besar kini akan kita hadapi :

  1. Ancaman Neoliberalisme : semakin berjayanya pihak swasta, industri farmasi, dan harga yankes dikendalikan pasar!
  2. Kesenjangan kemampuan ekonomi(Fiscal context) dari masing-masing daerah membuat anggaran kesehatan timpang dan berujung pada tidak efektifnya penggunaan dana dan tidak meratanya persebaran tenaga kesehatan
  3. Perbedaan kepadatan penduduk, daerah yang lebih padat biasanya lebih banyak masalah kesehatannya
  4. Perbedaan kekuatan ekonomo berdampak pada kebijakan politik, bidang edukasi(program pendidikan wajib 9 tahun) lalu akan berdampak pada maldistribusi SDM, bukan HANYA tenaga kesehatan, tapi begitu juga dengan tenaga ahli lainnya.

 Mari kita merenungkan seberapa penting peran sistem kesehatan bagi kemajuan bangsa. Bangsa yang maju adalah bangsa yang sehat. Peran serta kita semua, bukan hanya calon tenaga kesehatan, tapi juga calon tenaga ekonomi, calon tenaga hukum, politik,tentu sangat dibutuhkan. Buka mata, lakukan perunahan mulai dari diri kita, wujudkan Indonesia sehat 20xx!!!